Jika Internet Shutdown, Ancaman Ekonomi Akan Terulang

Tidak kalah meresahkan, pemblokiran internet sebagai ketidakpastian kebijakan ekonomi, pada akhirnya hanya akan menjadikan Indonesia sebagai target operasi pasar alih-alih lokasi produksinya.

Jika Internet Shutdown, Ancaman Ekonomi Akan Terulang

Jika Internet Shutdown, Ancaman Ekonomi Akan Terulang – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 merupakan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinyatakan sebagai pihak yang paling bersalah.

Keputusan tersebut, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, juga mengatakan kalau pemutusan internet (internet shutdown) merupakan tindakan yang merugikan ekonomi.

Bima juga membeberkan apa saja dampak dari pemutusan internet tersebut

1. Kerugian negara hingga triliunan rupiah 

Tahun lalu Alumni Universitas Gadjah Mada mengutip Indonesia setidaknya melakukan dua kali pembatasan internet, yaitu kerusuhan sebagai bentuk penolakan hasil pemilu di Jabodetabek dan kerusuhan akibat tindakan rasisme di Papua.

Selama 17,3 hari terjadi pembatasan internet, Indonesia pada 2019 megalami kerugian hingga Rp2,6 triliun. “Kalau saya bandingkan dengan 3 harinya yang Rp681 miliar, sebenarnya hitung-hitungan Top10VPN itu underestimate, angkanya lebih besar. Yang Rp2,5 triliun itu gak ada apa-apanya,” kata dia.

2. Membuat pelaku usaha enggan berinvestasi di Indonesia 

Internet menjadi kunci keberhasilan ekonomi digital. Pembatasan internet mencerminkan ketidakpastian dalam berekonomi di Indonesia. Padahal, menurutnya, stabilitas kebijakan itu merupakan salah satu tantangan terberat dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian, sangat tidak mungkin pemblokiran internet menyebabkan investor kabur atau enggan berinvestasi di Indonesia. Tanpa bicara demokrasi atau politik, investor atau pelaku usaha akan melihat ekosistemnya gak menarik karena masalah utama dalam daya saing dan stabilitas kebijakan tidak di-address dengan baik,” ujarnya.

3. Sulitnya pemerataan ekonomi 

Lebih spesifik kasus Papua, pemblokiran internet menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi di Indonesia bagian Timur. Selain infratruktur digital yang lebih memadai di Pulau Jawa, pemerintah juga dianggap belum bisa menyudahi permasalahan di Papua.

“Rencana bisnis, kira-kira kalau internet main blokir mau gak investasi di Papua? Pasti sebagian besar akan jawab nanti dulu deh, kok kebijakannya gak bisa dipegang gini. Padahal sudah siapin proposal gede-gedean, bikin industri dan segala macam di sana, tapi kebijakannya gak bisa dipegang,” kata lelaki yang sempat menempuh pendidikan master di Universitas Bradford, Inggris itu.

4. Sulitnya menekan angka kemiskinan

Selain pembatasan internet, Bhima juga menyoroti performa internet di Indonesia yang tergolong terburuk di dunia. Hal ini mengakibatkan pemerintah sulit  melakukan distribusi bantuan sosial, misalnya, sebagai upaya pengentasan kemiskinan karena keterbatasan akses.

“Salah satu yang dikampanyekan negara adalah transisi dari non-tunai ke tunai, artinya cashless dan ini butuh infrastruktur digital. Kalau bantuan untuk mengurangi kemiskinan, sementara infrastruktur digital kita bermasalah, masih terkonsentrasi di Jawa, nah orang miskin yang tinggal di tempat terisolir, pengurangan kemiskinan akan terhambat karena masalah koneksi,” kata dia.

5. Indonesia akan terus menjadi pasar bukan tempat produksi 

Tidak kalah meresahkan, pemblokiran internet sebagai ketidakpastian kebijakan ekonomi, pada akhirnya hanya akan menjadikan Indonesia sebagai target operasi pasar alih-alih lokasi produksinya.